Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi - kpk.go.id. KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Rincian Lokasi Penempatan CPNS KPK Wilayah 1 Sampai 5. Dikutip dari akun Instagram KPK, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan supervisi tindak pidana.. Lokasi KPK Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, II, III, IV .. Untuk CPNS 2023 Muhammad Naufal Alyaa - Rabu, 27 September 2023 | 11:00 WIB Ilustrasi: Cek lokasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, II, III, IV, dan V KPK CPNS 2023. (PEXELS/ fauxels) -Pusat: Kejaksaan Agung Republik Indonesia. -Provinsi : Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat. 3.. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah i, ii, iii, iv dan v KPK Di .. Meski demikian, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah di masing-masing provinsi memiliki koordinasi dengan instansi pemerintah daerah serta instansi pusat yang relevan, sehingga koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif.
. Rekrutmen KPK. 10. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I (4 formasi) keyboard_arrow_down 11. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II (4 formasi) keyboard_arrow_down 12. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III (4 formasi) keyboard_arrow_down 13
. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV (5 formasi). KPK Ubah Struktur Organisasi, Ada 19 Posisi Baru - KOMPAS.com. Kemudian, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi
. Selanjutnya, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat. .. Struktur Organisasi - kpk.go.id. Struktur Organisasi
. 01 Januari 2023. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi menyelenggarakan fungsi:. Pejabat Struktural - KPK. Direktur Koordinasi Supervisi IV: Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950: Fax. 021-52892456 Telp. 021-25578300: 33: Budi Waluya: Direktur Koordinasi Supervisi V: Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950: Fax. 021-52892456 Telp. 021-25578300: 34: Ike Dhanik: Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi: Jln.. CPNS KPK 2023: Syarat, Formasi, dan Penempatannya. Martha Warta Silaban Jumat, 22 September 2023 16:06 WIB Bagikan Logo KPK
. Dok Tempo Iklan TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) secara resmi mengumumkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) 2023.. KPK buat kedeputian koordinasi-supervisi karena tak ada kantor daerah. Dalam pasal 6 Peraturan KPK RI Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK disebutkan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi paling banyak 5 Direktorat sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi. "Tugas koordinasi dan supervisi .. Daftar Lokasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, II, III .. - Selasa, 26 September 2023 | 10:05 WIB Daftar lokasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, II, III, IV, dan V untuk wilayah penempatan CPNS KPK 2023. (dok.rekrutmen.kpk) - Wilayah I : Provinsi : Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu. - Wilayah II :. KPK Buka Seleksi 11 Jabatan Ada Posisi Deputi Koordinasi dan Supervisi .. Untuk jabatan pimpinan tinggi adalah yang akan diseleksi adalah posisi Direktur Penyidikan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4, dan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas. Kemudian, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, serta Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.. Ini Capaian Kinerja KPK Bidang Koordinasi dan Supervisi . - Hukumonline. Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK membawahi 5 Direktorat yang dibagi berdasarkan wilayah yaitu Korsup 1 (Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Aceh).. Formasi, Syarat, Kualifikasi, dan Cara Daftar CPNS KPK 2023 - detikcom. • Unit Penempatan: Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi, Deputi Bidang Koordinasi Dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I. Posisi ini dibuka untuk kualifikasi pendidikan: - S1 Ekonomi
. - S1 Ekonomi Pembangunan. - S1 Studi Pembangunan. - S1 Akuntansi. - S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. - S1 Ilmu Pemerintahan.. Lokasi KPK Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, II, III, IV .. suaramerdeka-jogja.com - Simak lokasi KPK Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, II, III, IV, dan V secara lengkap dalam pendaftaran CPNS 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi membuka formasi pendaftaran CPNS pada tahun 2023 kali ini. Total jumlah formasi yang dibuka pada pendaftaran KPK tahun 2023 berjumlah hingga 214.. KPK Tegaskan Punya Wewenang Koordinasi hingga Supervisi di Kasus Nurhayati
. Saat ini, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) di Cirebon. "Kami masih menunggu langkah-langkah koordinasi yang dilakukan tim Korsup dengan APH terkait," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada Kompas.com, Selasa (22/2/2022).. Program Magang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah. Untuk posisi magang di unit kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah ini akan ada 2 wilayah yang dibuka untuk magang. Berikut adalah tugas & tanggung jawab berdasar pilihan wilayah: Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II. Membantu menyiapkan bahan/materi kegiatan Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan di Pemerintah Daerah.. KPK Buka 214 Formasi CPNS 2023, Ini Linknya - Kompas.com. KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2023/2024. Melalui pengumuman nomor B/001/PANREKKPK/09/2023, dituliskan bahwa dalam seleksi CPNS KPK kali ini dialokasikan sebanyak 214 formasi, yang terdiri dari 191 formasi umum, 21 formasi khusus dengan pujian (cumlaude), dan 2 formasi .. KPK selamatkan keuangan negara Rp16,27 triliun pada Semester I 2023. "KPK dalam upaya untuk penyelamatan keuangan negara melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi sampai dengan Semester I 2023 telah melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp16,27 triliun," kata Firli pada Konferensi Pers Kinerja KPK Semester I 2023 di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8) malam.. Daftar Lokasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, II, III .. Berikut alamat lokasi wilayah Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, II, III, IV, dan V pada CPNS KPK 2023. Dilansir melalui laman resmi Rekrutmen CPNS KPK 2023, berikut lokasi tiap wilayah pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi: Baca Juga: Pengumuman CPNS Kemenag 2023, Berikut Tahapan Seleksi dan Sistem Penilaian Kelulusannya!. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Supervisi dan .. Semarang- Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah guna koordinasi dengan instansi vertikal Kementrian Hukum dan HAM diseluruh provinsi, kabupaten dan kota yang melaksanakan pelayanan publik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, pada Kamis (24/02).. CPNS KPK 2023 Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftar hingga . - detikcom. 1. Syarat Pendaftaran
. Dilansir dari dokumen resmi rekrutmen KPK, terdapat 14 syarat seleksi CPNS KPK 2023. Berikut syarat-syaratnya. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi .. Seleksi CPNS KPK 2023: Formasi, Kriteria, Syarat, dan Cara Pendaftaran. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II: 4 formasi 12. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III: 4 formasi 13. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV: 5 formasi 14. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V: 4 formasi 15. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi: 26 formasi 16. Direktorat Pembinaan Jaringan .. Formasi CPNS 2023 KPK: Cek Syarat Ketentuan dan 19 Jabatan yang Tersedia. Terdapat 19 formasi jabatan yang dibuka, dengan rincian sebagai berikut. Biro Hukum, 3 formasi. Direktorat Jejaring Pendidikan, 15 formasi. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, 9 formasi. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikoripsi, 10 formasi. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan peran Serta Masyarakat, 38 formasi.
. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV; Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V; dan; Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.. CNBC Indonesia. CNBC Indonesia. Pemimpin Yang Dibutuhkan Direktorat Koordinasi Dan Supervisi Wilayah IV .. Pandemi memberikan dampak yang besar dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari baik di sektor swasta maupun lembaga pemerintahan. Hal ini berlaku juga pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan perbaikan tata kelola pemerintahan di wilayah Kalimantan (Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur) serta seluruh wilayah Sulawesi.. Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan - DJPb. Tugas. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan..